PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JORONG DALAM KOTO KENAGARIAN TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Abstract

Fenomena perkawinan janda tanpa akta cerai banyak terjadi di Jorong Dalam Koto

Kenagarian Taeh Baruah, dimana seorang perempuan yang sebelumnya menikah secara sah

di KUA bercerai di luar pengadilan, kemudian menikah lagi tanpa pendaftaran resmi sesuai

UUP dan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan akibat hukum dari

perkawinan tersebut serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah penelitian

sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong

Dalam Koto tidak memiliki keabsahan hukum karena melanggar UUP Pasal 2 (2) dan KHI

Pasal 5 (1), dan proses perceraian sebelumnya yang tidak melalui pengadilan bertentangan

dengan UUP Pasal 39 (1) dan KHI Pasal 115. Selain itu, perkawinan ini dapat merugikan

hak istri dan anak yang lahir. Faktor penyebabnya yaitu perceraian di luar pengadilan,

rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, pengaruh lingkungan, dan

kurangnya sosialisasi dari instansi terkait seperti KUA. Berdasarkan temuan tersebut,

penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk mematuhi hukum positif dalam

melakukan perkawinan dan perceraian, tidak hanya mengandalkan aturan agama. Selain itu,

KUA dan pihak berwenang perlu meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi praktik

perkawinan tidak terdaftar dan perceraian di luar hukum.