ANALISIS POTENSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT TERHADAP ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Abstract

Paris Agreement merupakan instrumen penting dalam hukum lingkungan internasional yang

menetapkan komitmen global untuk menurunkan emisi dan membatasi kenaikan suhu bumi.

Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan menerjemahkannya

ke dalam kebijakan nasional seperti RUEN dan Perpres 112/2022 guna mendorong transisi

menuju energi terbarukan. Namun, dominasi energi fosil, ketidakseimbangan kebijakan, dan

keterbatasan investasi masih menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan sengketa internasional, baik antarnegara, investor-negara (ISDS), maupun

dalam kerangka WTO, terutama terkait interpretasi ambisi NDC dan mekanisme

transparansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach

dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakter fleksibel Paris Agreement

membuka ruang perbedaan penafsiran yang dapat memicu sengketa, sementara mekanisme

penyelesaiannya bersifat fasilitatif dan non-adjudikatif. Indonesia perlu memperkuat

regulasi energi terbarukan dan diplomasi lingkungan untuk memitigasi risiko sengketa

tersebut