KEDUDUKAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis dalam upaya menjaga kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Dewan Ketahanan Nasional

(Wantannas) merupakan kelembagaan negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden

Nomor 101 Tahun 1999 untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan strategi

ketahanan nasional guna menjamin keselamatan bangsa dan negara. Namun demikian,

keberadaan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan

isu-isu ketahanan nasional belum memiliki landasan hukum yang kuat dan setingkat

undang-undang, sehingga menimbulkan problematika yuridis terkait legitimasi dan

kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji dan menganalisis tiga isu pokok, yaitu mengenai kedudukan Wantannas dalam

struktur ketatanegaraan Indonesia, tugas dan fungsi kelembagaan Wantannas, serta kinerja

Wantannas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang dianalisis

secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wantannas tergolong sebagai

lembaga negara penunjang atau state auxiliary organ yang memiliki fungsi strategis,

namun berada dalam posisi yang belum kuat secara normatif karena tidak dibentuk melalui

undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum Wantannas melalui

pembentukan undang-undang sebagai bentuk rekognisi formal terhadap urgensi, peran, dan

kewenangan lembaga ini dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional.