ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta efektivitasnya melalui kacamata penologi hukum. Fokus utama studi terletak pada evaluasi apakah pidana perampasan kemerdekaan benar-benar memberikan efek jera serta ruang rehabilitasi bagi pelaku atau justru memperburuk kondisi psikis dan sosial narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren pemidanaan penjara bagi penyalahguna murni belum sepenuhnya sinkron dengan tujuan pemasyarakatan yang bersifat restoratif dan terapeutik. Fenomena kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan menjadi kendala sistemik utama dalam pelaksanaan program pembinaan yang bermutu. Kondisi tersebut justru berisiko menciptakan sub-kultur kriminal baru yang kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan narkotika. Atas dasar tersebut, diperlukan optimalisasi serta penguatan terhadap sanksi rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pidana alternatif yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Langkah ini krusial agar tujuan penologi untuk memasyarakatkan kembali warga binaan dapat tercapai tanpa harus menyebabkan stigmatisasi sosial yang berlebihan bagi individu yang bersangkutan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya reorientasi kebijakan hukum pidana nasional yang lebih sensitif terhadap aspek kesehatan masyarakat dan keadilan korektif demi menekan angka pengulangan tindak pidana di masa mendatang.