PERBANDINGAN TREATY LAW DAN CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW DALAM BOARD OF PEACE INITIATIVE TRUMP 2026

Abstract

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memperkenalkan program baru yang disebut Board of Peace Initiative. Program ini mengutamakan penyelesaian sengketa antarnegara melalui pembuatan perjanjian tertulis secara langsung antarnegara tanpa melibatkan organisasi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedudukan hukum perjanjian internasional (treaty law) dengan hukum kebiasaan internasional (customary international law) dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan perjanjian internasional yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional, hukum perjanjian dan hukum kebiasaan memiliki kedudukan yang setara sebagai sumber hukum utama, namun hukum perjanjian lebih mengikat secara tertulis sedangkan hukum kebiasaan mengikat karena kebiasaan yang diterima sebagai hukum. Kedua, program Board of Peace Initiative yang sangat mengandalkan hukum perjanjian tertulis memiliki kelemahan dasar. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, sebuah perjanjian tertulis yang dibuat antarnegara secara langsung akan menjadi batal dan tidak sah apabila isi perjanjian tersebut melanggar aturan dasar hukum kebiasaan internasional (jus cogens), seperti pelanggaran hak asasi manusia atau penguasaan wilayah secara paksa. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan politik negara besar tidak dapat menghapus aturan hukum kebiasaan yang telah diakui oleh masyarakat dunia.